TUGAS
5 PKN
SISTEM PEMERINTAHAN AUSTRALIA DAN AFRIKA SELATAN
A.
SISTEM PEMERINTAHAN AUSTRALIA
1. CIRI-CIRI SISTEM PEMERINTAHAN AUSTRALIA
Nama
Negara :
Australia
Sistem
Pemerintahan :
Parlementer
Bentuk Negara
: Federasi
Bentuk
Pemerintahan
: Monarki Konstitusional
Pelaksanaan
Pemerintahan :
-
Legislatif Parlemen Australia yang terdiri atas gubernur jenderal,
senat, dan dewan perwakilan.
- Ekekutif Dewan eksekutif
federal yang terdiri atas gubernur jenderal dengan pertimbangan para penasihat
eksekutif, (PM dan para menteri). Biasanya gubernur jenderal tidak akan menolak
nasihat-nasihat tersebut.
- Kejaksaan Mahkamah Agung Australia
dan pengadilan-pengadilan federal lainnya.
Terdapat tiga tingkat pemerintahan di Australia. Setiap
tingkat mempunyai tanggung jawab yang berbeda dan menyediakan layanan yang
berbeda pula.
Pemerintah Federal (atau Persemakmuran) merupakan pemerintah
nasional Australia. Pemerintah ini menerapkan hukum yang dibuat oleh Parlemen
Persemakmuran. Ini mencakup bidang perdagangan, karantina, mata uang, paten,
perkawinan, imigrasi, pertahanan, telekomunikasi, dan penyediaan kesejahteraan
dan pembayaran bantuan lain seperti Medicare, Centrelink, dan Job Network.
Di dalam sistem pemerintahan Australia, Ratu Elizabeth II sebagai Ratu Inggris dan sekaligus
juga sebagai Ratu Australia, mendelegasikan pemerintahannya di Australia dengan
menunjuk seorang Gubernur Jenderal untuk menetap di Australia. Gubernur
Jenderal memiliki kekuasaan yang luas, tetapi hanya bertindak atas saran para
menteri dalam hampir semua urusan.
Para menteri menjalankan fungsi eksekutif dan keputusan kebijakan
dibuat dalam rapat-rapat Kabinet. Kabinet bertanggungjawab kepada parlemen.
Sistem
pemerintahan Australia mewarisi tradisi pemilu dari Inggris ini yang mencakup
hak pilih terbatas dan pemungutan suara umum dan ganda.
Sistem
pemerintahan Australia mempunyai parlemen yang bikameral, masing-masing
kamarnya adalah Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Di dalam Senat (majelis
tinggi), terdapat 76 senator, yakni dari enam negara bagian masing-masing
dikirimkan 12 wakil, sedangkan dari dua teritorial masing-masing dikirimkan dua
wakil.
DPR (majelis
rendah) terdiri dari 150 anggota yang
dipilih dari 150 elektorat, artinya dari satu elektorat dikirim hanya satu
wakil. Elektorat (atau disebut juga kursi) dialokasikan ke negara-negara bagian
menurut basis populasi, dengan ketentuan tiap-tiap negara bagian asli diberi
jaminan untuk memperoleh minimal lima kursi.
Pemilihan
untuk masing-masing kamar diselenggarakan setiap tiga tahun sekali secara serempak. Para senator memiliki masa
jabatan yang tumpang tindih selama enam tahun, kecuali yang berasal dari
teritorial yang masa jabatannya tidak ditetapkan tetapi terikat dengan daur
pemilihan majelis rendah. Dengan demikian, hanya 40 dari 76 kursi di Senat yang
dilibatkan ke dalam pemilihan, kecuali jika daur pemilihan diganggu oleh
pembubaran kembar.
Sistem Pemerintah
Australia didasarkan pada parlemen yang dipilih secara populer dengan dua
majelis, Dewan Perwakilan dan Senat. Dari kedua majelis inilah para menteri
diangkat. Pemilihan umum nasional harus diselenggarakan dalam jangka waktu tiga
tahun sejak sidang pertama parlemen federal yang baru.
Seluruh warga
negara yang berusia di atas 18 tahun wajib
memberikan suaranya. Kemangkiran dari pemilu dapat berujung pada denda atau
tuntutan pidana. Masa bakti rata-rata parlemen sekitar dua setengah tahun.
Sistem
Pemerintahan Australia - UUD yang Menjadi Dasar Pemerintahan
Sistem pemerintahan Australia memiliki
undang-undang dasar tertulis, seperti Amerika Serikat namun berbeda dengan
Inggris. UUD Australia merumuskan tanggung jawab pemerintah federal yang
mencakup hubungan luar negeri, perdagangan, pertahanan, dan imigrasi.
Pemerintah negara bagian dan teritori bertanggungjawab atas semua urusan yang
tidak dilimpahkan kepada Persemakmuran dan mereka juga mematuhi prinsip
pemerintah yang bertanggungjawab.
Di negara
bagian, Ratu diwakili oleh seorang
Gubernur untuk setiap negara bagian. UUD Australia hanya dapat diubah dengan
persetujuan pemilih melalui suatu referendum nasional dimana seluruh orang
dewasa yang masuk dalam daftar pemilih harus ikut serta.
Terdapat Negara Bagian Australia yaitu (New South Wales, Victoria, Queensland,
South Australia, Western Australia dan Tasmania) dan Teritori (Northern
Territory dan Australian Capital Territory) bertanggung jawab dalam hal
pembuatan kebijakan, sekolah umum, jalan dan lalu lintas, rumah sakit umum,
perumahan umum, dan peraturan bisnis.
Pemerintah dibentuk dewan perwakilan, dan
pemimpin partai atau koalisi mayoritas dalam dewan adalah perdana menteri
Pemerintah
lokal berbentuk kota, dewankota, atau shire yang bertanggungjawab untuk
perencanaan kota,pesetujuan bangunan,jalan lokal,parkir,perpustakaan,toilet
umum, air dan selokan,pembuangan sampah, hewan peliharaan dan fasilitas umum.
Pajak
lokal dipungut dari pemilik rumah berdasarkan nilai rumah mereka, pajak
ini digunakan untuk membayar berbagai layanan yang disediakan. Pemerintah lokal
juga memungut biaya parkir.
2.Persamaan dan Perbedaan
sistem pemerintahan Australia dengan Indonesia
|
No.
|
Keterangan
|
Sistem Pemerintahan
Indonesia
|
Sistem Pemerintahan
Australia
|
|
1.
|
Bentuk
negara
|
Kesatuan
dengan otonomi luas
|
federasi
|
|
2.
|
Bentuk
pemerintahan
|
Republik
|
monarki
konstitutional
|
|
3.
|
Sistem
pemerintahan
|
Pesidensial
untuk masa jabatan 5 tahun
|
parlementer
|
|
4.
|
Eksekutif
|
Presiden
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh
rakyat
|
menteri
yang diangkat oleh parlemen
|
|
5.
|
Legislatif
atau parlemen
|
Bikameral,
yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR
|
terdiri
dari gubernur jendral,dewan perwakilan dan senat
|
|
6.
|
Yudikatif
|
Mahkamah
Agung, badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi
|
Mahkamah
agung australia dan pengadilan lainnya
|
B.
SISTEM PEMERINTAHAN AFRIKA SELATAN
1.CIRI-CIRI
SISTEM PEMERINTAHAN AFRIKA SELATAN
bentuk pemerintahan republik.
Sistem pemerintahan di Afrika Selatan adalah
presidensial.
Parlemen di Afrika Selatan terdiri dari dua
bagian, yaitu majelis nasional dan dewan nasional provinsi. Setiap Provinsi di
Afrika Selatan mempunyai satu penggubal undang-undang negeri dan Majelis
Eksekutif yang diketuai oleh seorang Perdana Menteri atau “Premier”.
Presiden Afrika
Selatan memegang dua
jabatan yaitu sebagai Kepala Negara dan juga Kepala Pemerintahan. Ia dipilih
sewaktu Majelis Nasional (National Assembly) dan Majelis
Provinsi-provinsi Nasional (National Council of Provinces) bergabung. Lazimnya,
Presiden adalah pemimpin partai mayoritas di Parlemen.
Di Afrika Selatan, pemilu diadakan
setiap 5 tahun dan setiap rakyat berusia 18 tahun ke atas diwajibkan untuk ikut
pemilu.
Majelis Nasional adalah majelis rendah
dari Parlemen Afrika Selatan, terdiri dari tidak kurang dari 350 dan tidak
lebih dari 400 anggota. Hal ini dipilih setiap lima tahun menggunakan daftar
partai perwakilan proporsional sistem, dimana setengah dari anggotanya dipilih
secara proporsional dari 9 daftar provinsi sisa separuh dari daftar nasional
untuk memulihkan proporsionalitas. Majelis Nasional dipimpin oleh seorang
ketua, dibantu oleh wakil ketua.
Dewan Nasional Provinsi adalah dewan
pemerintahan yang berada ditingkat provinsi.
Menteri tidak bertanggungjawab kepada
parlemen/DPR, melainkan kepada Presiden.
Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan-badan Constitusional
Court, Supreme Court of Appeal, High Courts, dan Magistrate Courts.
Pemilu
terakhir pada April 2004, dimana partai ANC memenangkan kursi parlemen (69,68%)
Partai ANC bersama partai kebebasan Inkatha
(6,97%) membentuk aliansi pemerintahan.
Partai oposisi utama termasuk : Aliansi demokrat (12,37%), Demokrat bebas atau
ID (1,73%), Partai Nasional Baru atau NNP (1,65%), dan Partai Demokratik
Kristen Afrika atau ACDP (1,6%)
2.
Perbedaan sistem pemerintahan Afrika Selatan dengan Indonesia
|
No.
|
Keterangan
|
Sistem Pemerintahan Indonesia
|
Sistem Pemerintahan Afrika Selatan
|
|
1.
|
Bentuk Negara
|
Kesatuan dengan
otonomi luas
|
Kesatuan dengan
9 provinsi
|
|
2.
|
Bentuk
pemerintahan
|
Republik
|
Republik
|
|
3.
|
Sistem
pemerintahan
|
Pesidensial
untuk masa jabatan 5 tahun
|
Presidensial
untuk masa jabatan 5 tahun
|
|
4.
|
Eksekutif
|
Presiden
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh
rakyat
|
Presiden
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih oleh Majelis
Nasional
|
|
5.
|
Legislatif atau
parlemen
|
Bikameral,
yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR
|
Bikameral,
terdiri dari Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi
|
|
6.
|
Yudikatif
|
Mahkamah Agung,
badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi
|
Constitutional
Court dan spreme court
|
3.KESAMAAN
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN AFRIKA SELATAN
|
Kategori
|
Indonesia
|
Afrika Selatan
|
|
Bentuk pemerintahan
|
Republik
|
Republik
|
|
Sistem pemerintahan
|
Presidensial
untuk masa jabatan 5 tahun.
|
Presidensial
untuk masa jabatan 5 tahun.
|
4.Kelebihan
sistem pemerintahan Indonesia dibandingkan dengan sistem pemerintahan
Afrika Selatan dan Australia
Presiden yang
dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan terkait
Presiden dengan
dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang sama, sehingga tidak bisa saling
menjatuhkan
Tidak ada status
tumpang tindih antara badan eksekutif dan legislatif
Badan ekskutif
lebih stabil karena tidak bergantung pada parlemen
Menteri tidak
dapat dijatuhkan parlemen karena bertanggungjawab pada presiden
Pemerintah dapat
leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet
Legislatif dapat
diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri
Masa jabatan
eksekutif lebih pasti, dengan jangka waktu tertentu
Penyusun program
kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya
LATIHAN SOAL!!!!!!!!!!
1.
Australia
terdiri dari ... negara bagian yang menjadi negara federasi…
a. 8
b.
6
c. 7
d. 9
e. 10
2.
Menteri
di australia bertanggungjawab penuh pada...
a. Presiden
b. DPR
c. Kepala Negara
d. MA
e.
Parlemen
3.
Pemilihan anggota parlemen di australia diadakan
... tahun sekali
a.
3
b. 4
c. 5
d. 6
e. 7
4.
Menerapkan hukum yang dibuat oleh
parlemen persemakmuran yang mencakup bidang perdagangan,karantina,mata uang,
paten, perkawinan, imigrasi,pertahanan,telekomunikasi,dan penyediaan kesejahteraan
dan pembayaran bantuan lain merupakan tugas...
a. DPR
b. MPR
c. Kepala
Negara
d. Pemerintah Federal
e. Senat
5.
Terdapat 3 tingkat pemerintahan di Australia
yaitu....
a. Presidensiil,parlementer,monarki
b. Monarki,absolut,federal
c.
federal, negara bagian/teritori, local
d. federal,
negara bagian/teritori,monarki
e. presidensiil,monarki,federal
6.
Australia memiliki parlemen yang bikameral
terdiri dari senat yang berisi ... senator
a. 100
b. 90
c. 310
d. 400
e.
76
7.
Sistem parlemen Australia terdiri dari....
a. Senat
dan dewan perwakilan
b. majelis
nasional dan dewan nasional
c. majelis
nasional dan dewan perwakilan
d. majelis
nasional dan dewan nasional provinsi
e. Mahkamah
Agung dan Mahkamah Konstitusi
8.
Bentuk pemerintahan Australia adalah....
a. Parlementer
b.
monarki constitutional
c. presidensiil
d. monarki
absolute
e. monarki
parlementer
9.
Setiap negara bagian di Australia diwakili 12
senator yang masa jabatannya ... tahun
a. 8
b. 7
c.
6
d. 5
e. 4
10.
Australia memiliki parlemen yang bikameral
terdiri sebuah dewan perwakilan yang memiliki ... anggota
a. 100
b. 90
c. 310
d.
150
e.
260
11.
Afrika Selatan merupakan negara yang memiliki sistem
pemerintahan
a.
Republik
b. Kesatuan
c. Federasi
d. Monarki
12.
Afrika Selatan menganut sistem politik.....
a.
Apharteid
b. Federasi
c. Demokrasi
gotong-royong
d. Monarki
13.
Yang termasuk lembaga yudikatif Afrika Selatan adalah....
a.
Constitutional
Court
b. MPR
c. MK
d. House
of lord
14.
Yang membedakan bentuk negara Afrika Selatan dan Indonesia
adalah .....
a.
Wilayah
b. Kekuasaan
c.
Kedaulatan
d. kesejahteraan
15.
Afrika Selatan dilihat dari parlemennya termasuk
a.
Bikameral
b. Multikameral
c.
Dikameral
d. Federasi
16.
Presiden di Afrika Selatan dipilih oleh...
a.
Majelis nasional
b. Rakyat
c.
eksekutif
d. Ratu
17.
Indonesia dan Afrika Selatan memiliki kesamaan yaitu ...
a.
Sistem pemerintahan
b. Bentuk negara
c.
Yudikatif
d. Eksekutif
18.
Presiden Afrika Selatan dipilih saat ....
a.
Sidang nasional
b. Sidang umum
c.
Pemilu
d. Rapat majelis
19.
Yang termasuk lembaga Yudikatif Afrika selatan yaitu, kecuali
....
a.
Commonwealth
b. Constitusional
Court
c.
High Courts
d. Magistrate
Courts
20.
Masa jabatan presiden Indonesia dan Afrika Selatan memiliki
kesamaan yaitu dengan masa jabatan ......
a.
5 tahun
b. 4 tahun
c.
7 tahun
d. 6 tahun
21.
Afrika selatan menerapkan sistem politik anti perlakuan yang
berbeda terhadap jenis warna kulit , yang sering disebut...
a. Apartheid
b. Diskriminasi
c. Anti-apartheid
d. Konsolidasi
e. Integrasi
22.
Bentuk negara Afrika selatan adalah....
a. Republik
b.
Kesatuan
c. Monarki
d. Monarki constitutional
e. Monarki
parlementer
23.
pemerintahan dan Sistem pemerintahan negara Afrika
selatan adalah....
a. Republik,
presidensial
b.
Parlementer,monarki
c.
Republik,presidensial
d.
Republik,monarki
e.
Kesatuan,parlementer
24.
parlemen di afrika selatan terdiri dari dua bagian yaitu…
a. Senat dan dewan
perwakilan
b. majelis nasional
dan dewan nasional
c. majelis nasional
dan dewan perwakilan
d.
majelis nasional dan dewan nasional
provinsi
e. Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi
25.
Pemilu di Afrika selatanterakhir pada April 2004, dimana
dimenangkan oleh partai...
a.
partai ANC memenangkan kursi parlemen
b. partai kebebasan
Inkatha
c. Aliansi democrat
d. Demokrat
bebas
e. Partai Nasional
Baru atau NNP
26.
jumlah lembaga legislative di afrika selatan adalah…
a. 310
b.
400
c. 320
d. 120
e. 347
27.
Afrika selatan memiliki 3 ibu kota yaitu legislative,
eksekutif, dan yudikatif, ibukota yang diakui adalah…
a.
CapeTown
b. Johannesburg
c. Pretoria
d. Bloemfontein
e. Victoria
28.
jumlah anggota dewan nasional di afrika selatan adalah…
a. 33
b. 34
c. 3
d. 8
e.
9
29.
system kepartaian afrika selatan adalah…
a.
multipartai
b. bipatai
c. Bicameral
d. Bilokal
e. konstitusional
30.
Di Australia jika tidak ikut pemilu maka akan
mendapat...
a. Cemooh
b.
Denda
c.
Pengkucilan
d. Di biarkan saja
e.
Tidak diakui sebagai warga Negara Australia
31.
Afrika selatan merupakan Negara dengan system presidensial.Sebagai kepala
Negara, presiden juga menjabat sebagai kepala pemerintahan yang di pilih oleh…
a.
National Assembly dan
National Council of Provinces
b.
Congreso Nacional dan National Council of Provinces
c.
Dewan Nasional dan dewan daerah serta local
d.
Camara de diputados dan senator
e.
Rakyat dan parlemen
32.
Presiden Afrika Selatan dipilih pada saat pelaksanaan…
a.
Sidang nasional dan majelis
provinsi-provinsi
b. Pemilihan umum
secara langsung
c. Pemilihan melalui
referendum
d. Pemilihan saat
sidang terbuka
e. Sidang nasional
33.
Bentuk pemerintahan yang kepala negaranya di jabat
berdasarkan garis keturunan dengan kekuasaan dibatasi oleh konstitusi adalah…
a. Republic absolute
b. Monarki absolute
c. Monarki
parlementer
d.
Monarki konstitusional
e. Republic
konstitusional
34.
Majelis rendah di afrika selatan…
a. Parlemen
b. Menteri
c. Dewan national
d.
Majelis nasional
e. Majelis provinsi
35.
Di Australia menteri diangkat oleh …
a. Presiden
b.
Parlemen
c. Ratu
d. DPR
e. Gurbenur jendral
36.
Menurut Aristoteles “bentuk pemerintahan
di mana kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan rakyat yang
pemerintahannya untuk kepentingan rakyat”adalah....
a. Demokrasi
b. Politi
c. Aristokrasi
d. Monarki
e. Oligarki
37.
Oklokrasi merupakan bentuk
pemerintahan....
a. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh
seorang tiran (sewenang-wenang) sehingga jauh dari cita-cita keadilan
b. Bentuk pemerintah yang dipegang oleh
orang-orang yang ingin mencapai kemashyuran dan kehormatan
c. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh
rakyat jelata
d. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum
cendekiawan yang dilaksanakan sesuai dengan pikiran keadilan
e. Bentuk
pemerintahan yang dipegang rakyat yang mementingkan dirinya sendiri
38.
Berikut adalah ciri-ciri sistem pemerintahan
parlementer, kecuali....
a. Presiden
adalah kepala negara dan kepala pemerintahan
b. Pemusatan kekuasaan ke tangan parlemen
c. Semua anggota kabinet merupakan anggota
perlemen
d. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen
e. Parlemen dapat membubarkan kabinet
39.
Dalam sistem pemerintahan presidensial,
Presiden tidak berwenang untuk....
a. Membubarkan
parlemen atau badan legislatif
b. Membentuk kabinet sebagai pembantunya
c. Memberhentkan para menteri
d. Menjalankan fungsi sebagai kepala negara
e. Menjalankan fungsi sebagai kepala
pemerintahan
40.
Prinsip-prinsip sistem pemerintahan
parlementer pada hakikatnya merupakan....
a. Intisari kebiasaan ketatanegaraan dan hasil
pemikiran para pembentuk konstitusi kerajaan Inggris
b. Intisari kebiasaan ketatanegaraan di
Amerika Serikat
c. Hasil pemikiran para pembentuk konstitusi
kerajaan Inggris
d. Hasil pemikiran para pembentuk konstitusi
Amerika serikat
e. Intisari
kebiasaan ketatanegaraan di kerajaan Inggris
41.
Berikut merupakan kelemahan sistem
pemerintahan Parlementer, kecuali....
a. Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat
tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet
dapat dijatuhkan oleh parlemen
b. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau
kabinet tak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena
sewaktu-waktu kabinet dapat bubar
c. Kabinet dapat mengendalikan palemen, hal
ini terjadi bila para anggota kabinet partai mayoritas
d. Parlemen menjadi termpat kederisasi bagi
jabatan-jabatan eksekutif, pengalaman mereka menjadi anggota parlemen
dimamfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan
eksekutif lainnya
e. Adanya
pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi
berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
42.
Berikut ini adalah kelebihan
pelaksanaan sistem pemerintahan RI yang berdasarkan UUD 1945 dibanding dengan
sistem pemerintahan negara lain, kecuali....
a. Sistem pemerintahan kita menganut pembagian
kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan
b. Presiden lebih efektif dan efisien dalam
menjalankan kekuasaan pemerintahan
c. Indonesia tidak hanya menganut trias
politica, tetapi juga menerapkan saptapraja
d. Sistem pemerintahan cenderung personal
power sehingga peran rakyat kurang maksimal
e. Tidak
ada partai oposisi sehingga antara pemerintah yang berkuasa dengan partai yang
kalah saling menjatuhkan
43.
Dalam
sistem presidensial, yang menyelenggarakan pemerintahan dalam arti yang
sebernarnya.....
a. Presiden
dan menteri-menterinya
b. Presiden bersama dengan DPR
c. Presiden dan wakil presiden
d. Kepala negara dengan menteri
e. Presiden dengan perdana menteri
44.
Kelebihan dari sistem pemerintahan
presidensial yang terdapat di Indonesia adalah....
a. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah
kurang berpengaruh, sehingga ada kecenderungan eksekutif lebih dominan bahkan
dapat mengarah otoriter
b. Jalannya
pemerintahan cenderung lebih stabil karena program-program relatif lancar dan
tidak terjadi krisis kabinet
c. Pemerintahan dapat berlangsung dengan baik
bila mendapat dukungan wakil rakyat (DPR) sehingga kebijakan dan
keputusan-keputusan eksekutif dapat terlaksana
d. Produk hukum belum banyak memihak
kepentingan rakyat, demikian juga aparat penegak hukum
e. Jika para menteri tidak terdiri dari
orang-orang yang jujur, bersih, dan professional, program-program pemerintah
tidak berjalan efektif dan populis (berpihak kepada rakyat)
45.
Salah satu kelemahan atau keburukan
yang menonjol dari sistem pemerintahan parlementer adalah.....
a. Sering terjadi krisis kabinet
b. Program pemerintahan cebderung terhambat
c. Kabinet
dapat dijatuhkan kapan saja
d. Pemerintahan cenderung stabil
e. Berpengaruhnya pengawasan DPR
46.
Presiden kulit hitam
pertama afrika selatan,bernama....
a. Kgalema motlanthe
b. Nelson mandela
c. F.W. de klerk
d. Thabo mbeki
e. Jacob zuma
a. Kgalema motlanthe
b. Nelson mandela
c. F.W. de klerk
d. Thabo mbeki
e. Jacob zuma
47.
Pemerintahan dalam arti luas adalah....
a. Pelaksanaan
kekuasaan eksekutif dalam suatu negara
b. Pelaksana
kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam suatun negara
c. Pelaksana
kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam suatu negara
d. Pelaksana
kekuasaan legislatif dan yudikatif dalam suatu negara
e. Pelaksana
kekuasaan legislatif, yudikatif, dan federatif dalam suatu Negara
48. Terdapat
3 tingkat pemerintahan di Australia yaitu....
a. Presidensiil,parlementer,monarki
b. Monarki,absolut,fedral
c. federal,
negara bagian/teritori, lokal
d. federal,
negara bagian/teritori,monarki
e. presidensiil,monarki,federal
49. Dalam istilah “sistem pemerintahan” kata sistem berarti....
a. Susunan
teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya
b. Seperangkat
unsur yang saling berkaitan membentuk totalitas
c. Proses
melaksanakan suatu kegiatan
d. Cara
atau metode
e. Semua
jawaban di atas benar
50. Pemilihan anggota parlemen di australia diadakan ... tahun sekali
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
e. 7
